KUMPULAN PERATURAN TENTANG LEMBAGA DESA

20 November 2020

MUHAMMAD JADMIKO

Dibaca 220 Kali

Lembaga atau institution merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, keberadaan “lembaga desa” merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi pemerintahan desa (dimana tugas dan fungsi pemerintahan desa merupakan derivasi atau uraian lebih lanjut dari kewenangan desa) untuk mencapai tujuan penyelengaraan pemerintahan desa. Tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah (termasuk Pemerintah Desa) adalah pemberian pelayanan (services), pemberdayaan (empowerment), serta pembangunan (development) yang seluruhnya diabdikan bagi kepentingan masyarakat.

Istilah “lembaga” seringkali dipertukarkan dengan istilah “organisasi”, meskipun kedua istilah tersebut (lembaga dan organisasi) dapat dibedakan secara teoritis. Penggunaan terminologi ”lembaga” yang dipertukarkan dengan terminologi ”organisasi” adalah hal yang layak, mengingat kelembagaan desa senantiasa tampil dalam sosok”organisasi pemerintahan desa”.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat 6 (enam) lembaga di desa, yakni :

Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa);
Badan Permusyawaratan Desa;
Lembaga Kemasyarakatan Desa;
Lembaga Adat;
Kerjasasama Antar Desa; dan
Badan Usaha Milik Desa.

Berikut kumpulan peraturan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga yang ada di desa :

1. Pemerintah Desa [dibahas terpisah, silahkan klik disini ]

2. Badan Permusyawaratan Desa

Judul	Tentang	Link
Permendagri No 110 tahun 2016	Badan Permusyawaratan Desa
Perbub No 9 tahun 2019	Pedoman BPT

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Judul	Tentang	Link
Permendagri No 18 tahun 2018	Lemabaga Kemasyarakatan Desa

4. Lembaga Adat (sudah masuk dalam Permendagri No 18 tahun 2018)

5. Kerjasama Antar Desa

Judul	Tentang	Link
Permendagri No 96 tahun 2017	Tata Cara Kerja Sama Desa
Perbub No 34 tahun 2020	Badan Kerjasama Antar Tiyuh

6. Badan Usaha Milik Desa

Judul	Tentang	Link
PP No 11 Tahun 2021	BUMDesa
Permendes No 4 tahun 2015	BUMDesa
Permendes No 3 tahun 2021	Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan & Pengadaan Barang Jasa BUM Desa
Kepmendes No 136 tahun 2022	Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa
Kepmendes No 145 tahun 2022	Formula Pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama

Sedangkan Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai dengan Permendagri Permendagri No 18 tahun 2018, beserta peraturan yang terkait adalah sebagai berikut :

RT/RW (sudah masuk dalam Permendagri No 18 tahun 2018)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (sudah masuk dalam Permendagri No 18 tahun 2018)
PKK

Judul	Link
Perpres No 99 tahun 2017 tentang Gerakan PKK
Permendagri No 36 tahun 2020 - Pelaksana Perpres PKK
Buku 1 – Rencana Induk Gerakan PKK 2021-2041
Buku 2 – Strategi Gerakan PKK
Buku 3 – Juknis Tata Kelola Kelembagaan PKK

d. Karang Taruna

Judul	Link
Permensos No 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna

e. Posyandu

Judul	Link
Permendagri No 19 tahun 2011 tentang Pedoman Integrasi Layanan Sosial Dasar Di Poyandu
Buku Juknis Posyandu

f. Posbindu

Judul	Link
Permenkes No 71 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
Pedoman Penyelenggaraan Posbindu - STIKes Majapahit

Sedangkan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya dapat dibentuk sesuai dengan kondisi masyarakat desa.

1. Linmas

Judul	Link
Permendagri No 42 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
Permendagri No 26 tahun 2020 tentang Perlindungan Masyarakat
Permendagri No 11 tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana Satlinmas

2. Poktan/Gapoktan

Judul	Link
Permentan No 67 tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani

3. P3A

Judul	Link
Permentan No 79 - 2012 - Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan P3A
Permen PU No 33 - 2007 - Pedoman Pemberdayaan P3A GP3A
Modul Pembentukan dan Pemberdayaan P3A